Bakumku.com | Sumut – Klaim mengenai isi Pasal 613 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana beredar luas di ruang publik.
Pasal tersebut disebut mengatur secara teknis prosedur penyitaan dan keabsahan bukti digital dalam proses pidana. Untuk memastikan kebenarannya, redaksi melakukan uji dokumen terhadap naskah resmi undang-undang tersebut.
Redaksi menelusuri dokumen resmi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penelusuran difokuskan pada struktur bab dan pasal, termasuk Pasal 613 beserta ayat-ayatnya.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memang sah dan berlaku sebagai bagian dari penyesuaian sistem hukum pidana nasional. Namun, klaim yang menyebut Pasal 613 ayat (3) secara spesifik mengatur standar teknis forensik digital, kewajiban pencantuman hash data, serta konsekuensi pembatalan bukti, belum dapat dipastikan tanpa mengacu langsung pada redaksi autentik dalam dokumen resmi.
Klaim yang Beredar
Sejumlah narasi di ruang publik menyebut bahwa Pasal 613 ayat (3):
- Mengatur kewajiban pencatatan integritas hash data saat penyitaan,
- Mensyaratkan prosedur tertentu dalam analisis digital forensik,
- Dan menyatakan bukti menjadi tidak sah apabila prosedur tidak dipenuhi.
Pandangan Dua Sisi
Sejumlah praktisi hukum menyatakan, bahwa setiap norma hukum harus dikutip berdasarkan teks yang telah diundangkan secara resmi. Mereka menilai kesalahan rujukan pasal berpotensi menciptakan kesimpangsiuran informasi hukum.
Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa dalam masa transisi regulasi, terutama setelah pembaruan sistem hukum pidana nasional, perbedaan interpretasi dapat terjadi. Namun demikian, kepastian tetap bergantung pada dokumen autentik yang diundangkan.
Mengapa Verifikasi Penting ?
Dalam sistem negara hukum, kekuatan norma tidak lahir dari opini atau narasi yang beredar, melainkan dari redaksi resmi yang tercantum dalam Lembaran Negara. Perbedaan satu ayat atau satu frasa dapat mengubah makna dan konsekuensi hukum secara signifikan.
Tanpa verifikasi dokumen, klaim mengenai isi suatu pasal berisiko menjadi asumsi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses penegakan hukum.
Hingga berita ini diturunkan mengenai polemik tafsir Pasal 613 ayat (3) tersebut, Redaksi menegaskan bahwa dalam isu hukum, rujukan utama tetap pada dokumen autentik negara. Tanpa itu, setiap klaim mengenai isi pasal belum dapat dianggap sebagai norma yang pasti. (Rel/Artikel)