Breaking News
light_mode
Beranda » Investigasi » Panitia Bungkam : DPN BAKUMKU Pertanyakan Dugaan Keterlibatan PT. STTC dan KPwBI Siantar Dalam Pelaksanaan HUT Siantar Ke – 155 Tahun

Panitia Bungkam : DPN BAKUMKU Pertanyakan Dugaan Keterlibatan PT. STTC dan KPwBI Siantar Dalam Pelaksanaan HUT Siantar Ke – 155 Tahun

  • account_circle Admin Bakumku
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ketua DPN BAKUMKU, Dapot Hasiholan Purba, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya bahkan telah melakukan konfirmasi langsung kepada Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, namun tidak memperoleh jawaban resmi terkait substansi klarifikasi yang diajukan.

“Ketertutupan informasi terhadap kegiatan yang diduga menggunakan anggaran negara tentu menimbulkan pertanyaan publik. Transparansi merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan wajib dijalankan,” ujar Dapot.

Tak hanya itu, DPN BAKUMKU juga mengaku telah melayangkan surat klarifikasi kepada PT. STTC terkait dugaan keterlibatan perusahaan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan HUT Kota Pematangsiantar Tahun 2026. Surat klarifikasi tersebut disampaikan langsung ke kantor perusahaan yang beralamat di Jalan Pattimura, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.

Saat dilakukan konfirmasi di kantor perusahaan pada Kamis (21/05/2026), petugas keamanan perusahaan atau security disebut hanya menyampaikan agar pertanyaan tersebut diarahkan langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, meskipun surat tersebut di akui telah menerima dan disampaikan langsung kepada pihak management perusahaan.

Advertisements

Menurut Dapot, pihaknya mempertanyakan mengapa hingga kini tidak terdapat jawaban resmi secara tertulis atas surat klarifikasi yang telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

“Kami sangat menyayangkan apabila klarifikasi hanya diarahkan secara lisan tanpa adanya jawaban tertulis resmi. Dalam perspektif administrasi pemerintahan maupun prinsip akuntabilitas publik, penyampaian tanpa dasar tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum,” tegasnya.

  • Penulis: Admin Bakumku

Rekomendasi

  • Kemitraan atau Kerja Sama ? Libatkan 92 Satuan Pendidikan, Cabdisdik Wilayah VI dan PWI Simalungun Dipertanyakan BAKUMKU

    Kemitraan atau Kerja Sama ? Libatkan 92 Satuan Pendidikan, Cabdisdik Wilayah VI dan PWI Simalungun Dipertanyakan BAKUMKU

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Admin Bakumku
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Lanjutnya, hubungan antara sekolah dan pers harus dibangun atas dasar kemitraan profesional yang saling menghormati, tanpa mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial. “Sebab menurutnya, Pers bukan berada di bawah kendali sekolah maupun pemerintah. Kemerdekaan pers dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan […]

  • APBD VS SPONSORSHIP : TIM Pantia HUT Ke – 155 Tahun Kota Pematangsiantar Belum Mampu Transparan

    APBD VS SPONSORSHIP : TIM Pantia HUT Ke – 155 Tahun Kota Pematangsiantar Belum Mampu Transparan

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Admin Bakumku
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Bakumku.com | Pematangsiantar, 3 Mei 2026 — Polemik mengenai sumber dan transparansi pembiayaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-155 Kota Pematangsiantar yang digelar pada 23–25 April 2026 mulai mencuat ke ruang publik. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BAKUMKU menyoroti kejelasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta skema sponsorship dalam kegiatan tersebut. Ketua Umum DPN […]

  • Perkuat Koordinasi, DJKI dan Sekretariat Presiden Matangkan Persiapan FBPI 2026

    Perkuat Koordinasi, DJKI dan Sekretariat Presiden Matangkan Persiapan FBPI 2026

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle bakumku
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) yang akan berlangsung pada 3–5 November 2026. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui audiensi lanjutan dengan Biro Protokol, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden di Kementerian Sekretariat Negara, pada Senin 2 November 2026. Dalam […]

  • Soroti Minimnya Informasi Proyek di Area Mapolda Sumut, Humas Tidak Menjaga Akuntabilitas

    Soroti Minimnya Informasi Proyek di Area Mapolda Sumut, Humas Tidak Menjaga Akuntabilitas

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle bakumku
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Bakumku.com | Medan — Tim dari Lembaga Hukum dan Lingkungan (BAKUMKU) melakukan kunjungan resmi ke ruang kerja Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara guna meminta klarifikasi terkait proyek di lingkungan Mapolda Sumut yang dinilai belum mencantumkan papan informasi proyek di lokasi, Rabu (6/5). Kunjungan tersebut diterima, kemudian kabid humas terlebih dahulu mempertanyakan identitas serta kapasitas […]

  • DPP GARANSI dan AMPPUH Geruduk KPK, Massa Aksi Sebut Wesly Silalahi Wali Kota Terkorup di Indonesia

    DPP GARANSI dan AMPPUH Geruduk KPK, Massa Aksi Sebut Wesly Silalahi Wali Kota Terkorup di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Admin Bakumku
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Bakumku | JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang […]

  • Dugaan Ancaman terhadap Wartawan di Kabupaten Simalungun, Polda Sumut Terima Aspirasi AWAS

    Dugaan Ancaman terhadap Wartawan di Kabupaten Simalungun, Polda Sumut Terima Aspirasi AWAS

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Admin Bakumku
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Sementara itu, Antoni Siallagan, wartawan yang mengaku menerima ancaman, menjelaskan bahwa ancaman tersebut diduga muncul setelah dirinya menerbitkan pemberitaan terkait perkebunan. Ia menegaskan bahwa pihak yang keberatan terhadap pemberitaan dapat menempuh mekanisme hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. “Pekerjaan jurnalistik memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Jika ada pihak yang keberatan terhadap pemberitaan, tersedia mekanisme […]

error

Bagikan Informasi, Sebarkan Kepedulian, Bangun Perubahan !!!

error: Copyright Bakumku.com Thank you
expand_less